Batam, 18 Juni 2026 – Ketua Umum APPEKNAS, Dr. Ir. Fandy Iood, ST., M.PWK., kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong tata kelola pembangunan yang profesional melalui Webinar Nasional bertajuk “Peran Ombudsman dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan KPBU bagi Tenaga Ahli dan Badan Usaha Konstruksi”. Kegiatan ini diikuti oleh anggota APPEKNAS, perusahaan konstruksi, pelaku usaha, mahasiswa, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan sektor konstruksi dan pembangunan di Indonesia.
Dalam Opening Speech, Dr. Ir. Fandy Iood, ST., M.PWK. menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, penerapan tata kelola yang baik akan menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
Untuk memperkaya pembahasan, webinar menghadirkan dua narasumber yang berkompeten, yaitu Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, S.E., M.H., Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, serta Bukti H. Panggabean, S.H., M.H., CPLA, Ketua Kepulauan Riau Ikatan Praktisi Hukum dan Auditor Hukum Indonesia.
Dalam pemaparannya, kedua narasumber menjelaskan peran strategis Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik serta pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan proyek KPBU. Peserta juga memperoleh wawasan mengenai aspek hukum, mekanisme pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek konstruksi dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Kegiatan webinar dipandu oleh Natasya selaku moderator yang memimpin jalannya diskusi dan sesi tanya jawab secara interaktif, sehingga peserta dapat memahami materi secara lebih komprehensif.
Melalui kegiatan ini, Dr. Ir. Fandy Iood kembali menegaskan komitmen APPEKNAS untuk terus menghadirkan program edukatif yang meningkatkan kompetensi pelaku usaha konstruksi, memperluas wawasan para tenaga ahli, serta mendorong terciptanya tata kelola pembangunan yang transparan, profesional, dan berintegritas sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
