Ketua Umum APPEKNAS (Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional) Fandy Iood mendelegasikan Kabid Business Developmet APPEKNAS Karina Sembiring dalam menghadiri rapat penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekaligus pembentukan Sekretariat Bersama yang dilaksanakan Polda Kepri pada Selasa, 26 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB di Rupatama Polda Kepri.
Kegiatan ini menjadi salah satu momentum penting untuk membangun sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan maritim, khususnya di wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang memiliki potensi besar sekaligus tantangan strategis.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si., saat ini sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIII Tahun 2025. Dalam pelatihan tersebut, Kombes Pandra mengusung proyek perubahan bertema: “Pengembangan Aliansi Strategis Kehumasan Guna Membangun Ekosistem Ketahanan Pangan Maritim Secara Kolaboratif dan Partisipatif di Wilayah Perbatasan.”
Selain fokus pada pangan, proyek ini juga menyinggung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pesisir, termasuk sandang dan papan (perumahan layak huni) yang terkait dengan mendukung program pemerintah Asta Cita dari Pak Prabowo mengenai Pembangunan 3 juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adanya program pengembangan aliansi strategis kehumasan dari Polda Kepri keberadaan APPEKNAS akan mendorong hunian layak untuk masyarakat pesisir.
Kepada Bidang Business Development APPEKNAS Karina Sembiring, menegaskan bahwa tujuan program ini adalah menyediakan rumah yang terjangkau dan layak bagi MBR, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.
Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekurangan rumah layak huni di Indonesia. Melalui Data Kementerian PUPR mencatat kebutuhan rumah mencapai 10–12 juta unit, dengan pertumbuhan sekitar 800 ribu hingga 1 juta unit per tahun. Di sisi lain, banyak masyarakat pesisir masih tinggal di permukiman kumuh dan tidak layak huni.
“Dengan memiliki rumah layak huni, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang aman, tetapi juga kesempatan hidup yang lebih baik. Program ini juga akan menciptakan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya industri pendukung,” ujarnya karina.
APPEKNAS menyiapkan strategi kemitraan dengan pemerintah maupun sektor swasta, yang mencakup subsidi pembiayaan, penyediaan KPR berbunga rendah, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih bagi masyarakat pesisir.
“Pada rapat mendatang, kami akan menyampaikan skema serta target kerja sama yang akan dijalankan secara kolaboratif,” ungkap Karina Kabid Business Developmet APPEKNAS.
Dengan terjalinnya sinergi antara upaya memperkuat ketahanan pangan maritim dan penyediaan perumahan layak huni, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat meningkat secara menyeluruh.
