Batam, 10 November 2026 – Tagihan listrik gedung bisa membengkak tanpa disadari. Lampu menyala di ruang yang kosong, pendingin ruangan bekerja melebihi kebutuhan, dan tidak ada catatan jelas tentang ke mana listrik itu mengalir. Di sektor konstruksi, pemborosan seperti ini sebenarnya bisa dicegah sejak gambar rencana pertama dibuat. Ketua Umum APPEKNAS, Fandy Iood, menyatakan dukungan penuh agar pelaku usaha konstruksi serius menjawab persoalan ini.
Di sinilah manajemen energi berperan. Secara sederhana, manajemen energi adalah cara mengelola pemakaian energi secara terencana: mengukur konsumsi, mencari bagian yang boros, memperbaikinya, lalu memantau hasilnya terus-menerus. Tujuannya agar kebutuhan gedung tetap terpenuhi dengan energi yang lebih sedikit.
Persoalan ini bukan perkara kecil. Kementerian ESDM menyebut bangunan gedung termasuk sektor terbesar dalam konsumsi energi nasional, dengan porsi hingga 22 persen. Kajian International Finance Corporation (IFC) yang dikutip Mongabay Indonesia menyebut angka sekitar 30 persen, dan bisa naik menjadi 40 persen pada 2030. Angkanya berbeda karena cara hitungnya berbeda, tetapi arahnya sama: sektor bangunan besar dan terus tumbuh.
Tantangan di Balik Tagihan Listrik
Tantangan terbesarnya ada pada waktu. Keputusan saat desain dan pembangunan menentukan boros tidaknya gedung selama puluhan tahun. Godaan memilih biaya awal paling murah selalu ada, padahal kajian IFC atas sembilan gedung hijau menemukan biaya pembangunannya hanya sekitar nol sampai 17 persen lebih tinggi. IFC juga mencatat, biaya utilitas bangunan hijau bisa 30 sampai 80 persen lebih rendah dibanding bangunan biasa. Tantangan lain ada pada gedung yang sudah berdiri. Tanpa alat ukur yang memadai, pemborosan sulit terlihat, apalagi diperbaiki.
Penerapannya tidak selalu rumit. Pencahayaan alami dan ventilasi yang dirancang baik mengurangi ketergantungan pada lampu dan pendingin ruangan di siang hari. Lampu hemat energi, terutama LED yang dipadukan sensor gerak, memangkas listrik untuk penerangan. Di atap, panel surya bisa menyuplai sebagian kebutuhan listrik gedung dari sinar matahari.
Yang sering terlewat adalah pemantauan. Dengan alat ukur dan dasbor energi, pengelola bisa melihat lantai atau peralatan mana yang paling boros, lalu mengambil keputusan berdasarkan data. Inilah inti manajemen energi: yang tidak diukur sulit dihemat.
Aturan Main dari Pemerintah
Landasan aturannya sudah ada. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, yang ditetapkan 16 Juni 2023 dan menggantikan PP Nomor 70 Tahun 2009, mewajibkan pengguna energi sektor bangunan gedung dengan konsumsi 500 setara ton minyak (TOE) per tahun atau lebih untuk menerapkan manajemen energi. Kewajibannya mencakup menunjuk manajer energi bersertifikat, menyusun program konservasi, menjalankan audit energi, dan melaporkan hasilnya. Instansi pemerintah pusat dan daerah juga wajib menerapkannya pada bangunan yang mereka kelola.
Dari sisi bangunan, Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 mengatur penilaian kinerja bangunan gedung hijau, mulai tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, hingga pembongkaran. Untuk pencahayaan dan tata udara, rujukan teknisnya antara lain SNI 6197:2020 dan SNI 6390:2020.
Di Mana Peran APPEKNAS
Aturan sebagus apa pun baru berarti jika dijalankan di lapangan, dan pelaksana di lapangan adalah kontraktor. Di titik inilah Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional (APPEKNAS) punya ruang peran yang relevan sebagai wadah pelaku usaha konstruksi.
Pada Musyawarah Nasional IV APPEKNAS di Jakarta, 14 Agustus 2026, Kadin Indonesia mendorong penguatan sinergi dengan APPEKNAS dalam menghadapi tantangan dan peluang industri konstruksi nasional. Kadin menyebut forum itu diharapkan menghasilkan Blueprint APPEKNAS 2031 yang menjawab transformasi teknologi, perkembangan regulasi, dan persaingan global.
Dalam kerangka itu, pembangunan yang lebih efisien menuntut anggota asosiasi siap secara kapasitas dan kompetensi: memahami standar bangunan gedung hijau, membaca tuntutan manajemen energi, serta bekerja bersama manajer energi dan auditor bersertifikat. Penguatan kompetensi dan profesionalisme semacam ini dapat menjadi bagian dari arah pengembangan anggota, agar pelaku usaha konstruksi tidak tertinggal ketika proyek menuntut efisiensi yang makin tinggi.
Ketua Umum APPEKNAS, Fandy Iood, menyatakan dukungannya terhadap penerapan manajemen energi di sektor konstruksi. “APPEKNAS mendukung penuh bangunan hemat energi. Kontraktor adalah pelaksana di lapangan, jadi kami akan mendorong anggota meningkatkan kompetensi, memahami standar bangunan gedung hijau, dan bekerja bersama manajer energi serta auditor bersertifikat. Efisiensi energi harus menjadi bagian dari cara kerja industri konstruksi kita,” ujarnya.
Bangunan hemat energi pada akhirnya bukan sekadar tren desain. Ia soal biaya operasional yang lebih terkendali, energi yang tidak terbuang, dan industri konstruksi yang siap menghadapi aturan yang makin tegas. Bagi pelaku usaha konstruksi, menyiapkan diri sekarang jauh lebih murah daripada mengejar ketertinggalan nanti. Hal itu sejalan dengan dukungan Ketua Umum APPEKNAS, Fandy Iood, agar anggota asosiasi mulai bersiap dari sekarang.
Penulis: Viranica Adelia
